Page 227 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

dapat menghemat biaya bahan bakar, waktu (jam) kerja nakhoda dan awal kapal
lainnya serta akan mempersingkat waktu pengiriman.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB, pemerintah Indonesia terikat
dengan konvensi itu. Dengan disahkannya Lebar Laut, Zona Ekonomi Eksklusif,
Landas Kontinen, dan konsep tentang archipelagic State, Indonesia berhak melakukan
eksploitasi di wilayah yang masih menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Klaim negara
lain terhadap perairan laut yang berada dalam batas kedaulatan wilayah Indonesia
harus dianggap sebagai ancaman yang mengganggu kedaulatan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Republik Rakyat Tiongkok yang memasukkan
wilayah perairan Natuna menjadi wilayah mereka. Walaupun pemerintah Tiongkok
telah menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan wilayah Kepulauan Natuna
menjadi wilayah kedaulatan Indonesia, dalam peta yang baru diperbaharui oleh
pemerintah Tiongkok masih diberikan nina dash line (tanda --) yang melintasi
wilayah Natuna. Permasalahan yang ada apabila dikaitkan dengan Konvensi Hukum
Laut PBB, wilayah Tiongkok yang paling dekat terletak lebih dari 400 mil laut dari
Kepulauan Natuna. Dengan demikian, klaim Tiongkok atas Kepulauan Natuna tidak
ada landasan hukumnya.

UNCLOS mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menetapkan hak dan
kewajibannya, termasuk kedaulatan dan pengelolaannya lautnya. Sebagai negara ke-
26 yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia telah melakukan beberapa upaya diplomatik
agar negara-negara lain ikut meratifikasi hukum laut PBB sekaligus melengkapi
perangkat hukumnya dalam menopang hukum laut PBB itu. Hingga tahun 2014 telah
ada 166 negara yang meratifikasi UNCLOS, termasuk negara-negara berkembang
dan negara maju seperti Rusia, Inggris, Kanada, Uni Eropa, Cina, Jepang, India,
dan Australia telah meratifikasi hukum laut PBB itu. Sayangnya, Amerika Serikat
hingga kini belum meratifikasi Hukum Laut Internasional itu. Beberapa negara telah
mendesaknya, termasuk Indonesia, agar negara yang menjadi polisi dunia ini dapat
berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dan konflik kelautan internasional,
khususnya di perairan internasional yang sangat padat lalu lintas pelayarannya seperti
di Kepulauan Natuna.

Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis karena menjadi akses antara Asia,
Afrika, dan Eropa. Di samping itu, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara
besar seperti India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Philipina, Timor Leste,
Papua Nugini, dan Australia. Namun, di balik itu semua, dengan banyaknya pulau
dan luasnya pantai, yang berbatasan dengan negara lain, masih ditambah dengan
perbatasan darat (Kalimantan dan Timor Leste), bagaikan dua sisi mata uang, yaitu
merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal sekaligus
membawa konsekuensi permasalahan yang sangat berat.

Perbatasan yang bersinggungan dengan wilayah bangsa asing memerlukan strategi
tidak hanya di bidang militer, ekonomi, budaya, diplomasi, dan semua hal yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap bangsa sendiri, tetapi juga berpotensi

210 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna