Page 228 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian warga
negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara maritim,
setidaknya bangsa Indonesia harus mampu untuk mengatasi permasalahan di
perbatasan, terutama perbatasan laut. Oleh karena itu, penguatan keamanan di
pulau terluar merupakan suatu kebijakan yang mutlak harus ditegakkan dan harus
mampu melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai garda terdepan NKRI,
pulau terluar (dan perbatasan darat tentunya) harus ditangani secara konseptual dan
komprehensif.

Perbatasan antara wilayah RI dan India, serta Thailand hingga saat ini belum
menghasilkan perjanjian yang komprehensif tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
Perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia serta Philipina masih menyisakan
permasalahan yang memungkinkan perompak melakukan aksinya dengan leluasa
(termasuk perbatasan antara Papua dan Papua Nugini). Masalah human trafficking,
pencurian ikan, penyelundupan (termasuk barang-barang ilegal dan narkoba)
dengan mudah dapat dilakukan karena mengingat panjangnya pantai atau daratan
yang hingga saat ini kurang mendapatkan penjagaan yang maksimal.

Untuk mengatasi semua itu, diperlukan sistem penyelenggaraan pertahanan negara
yang kuat. Keamanan di perbatasan bukan hanya menjadi permasalahan TNI-
Angkatan Laut semata. Seluruh komponen bangsa harus memiliki komitmen untuk
menjaga, memelihara, mempertahankan, dan memberdayakan semua potensi yang
ada untuk mengamankan wilayah perbatasan. Tidak boleh dilupakan bahwa pelanggar
wilayah perbatasan (baik laut maupun darat) menggunakan peralatan dan teknologi
canggih. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia secara perlahan, tetapi pasti
harus dimodernisasi peralatannya guna mengamankan wilayah perbatasan, terutama
wilayah laut yang demikian luasnya. Setidaknya, revitalisasi dan modernisasi
Angkatan Laut RI mulai dilakukan guna menjaga keutuhan NKRI.

Hingga kini gangguan di laut masih acapkali terjadi. Gangguan dapat berasal dari alam,
atau dari manusia. Gangguan alam tentunya dapat diatasi dengan memanfaatkan
teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memadukan kemajuan dan kecanggihan
teknologi, gangguan dari alam dapat diprediksi dan diatasi. Badai laut, gelombang
tinggi, kabut yang pekat di laut, tsunami, serta gangguan alam lainnya dapat diatasi
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghindari risiko yang
tinggi.

Sementara itu, gangguan lain yang datang dari manusia dapat diatasi dengan
menjaga keberagaman dan toleransi di antara sesama warga negara. Hal yang
harus diperhitungkan adalah adanya gangguan keamanaan dari bangsa asing yang
melakukan penyanderaan dan perampasan terhadap kapal-kapal yang lalu lalang
di perairan wilayah Indonesia, terutama di Laut Natuna. Beberapa kali nelayan
Indonesia disandera oleh sekelompok masyarakat yang menghalalkan segala cara
untuk mewujudkan keinginannya.

Mutiara di Ujung Utara 211