Page 470 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 10 - - 11 -

Pembudidayaan lainnya sesuai dengan ketentuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
peraturan perundang-undangan. Menteri ini.
(4) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui: Bagian Ketiga
a. pencegahan; Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.)
b. pengobatan;
c. pemusnahan; dan/atau Pasal 7
d. pemulihan lingkungan budidaya. (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus
(5) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal spp.) dengan harmonized system code 0306.31.20 dari
4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan
prinsip cara budidaya Ikan yang baik sesuai dengan dengan ketentuan:
ketentuan peraturan perundang-undangan. a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada
(6) Penebaran Kembali (restocking) sebagaimana dimaksud Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6
dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima
(dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus
Usaha. homarus); atau
b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada
Pasal 6 Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8
(1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus)
Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara gram per ekor untuk lobster (Panulirus spp.) jenis
Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan lainnya.
dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil (2) Ketentuan penangkapan lobster (Panulirus spp.)
pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
(2) Lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara
harus dilengkapi surat keterangan asal Benih Lobster yang Republik Indonesia.
paling sedikit memuat: (3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan,
a. NIB pemohon; pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara
b. asal sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan harus dilengkapi dengan:
c. tujuan lokasi Pembudidayaan. a. surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari
(3) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh unit pelaksana tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi
teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas. perikanan budidaya, atau Dinas; dan
(4) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan
dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

DITJEN PSDKP
460