Page 591 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 43 -

keuangan, dan unit kerja terkait di lingkungan
Kementerian, pemerintah daerah, dan/atau instansi
terkait.
(3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus berjumlah gasal, terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
(4) Tim banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh
dokumen, data, bahan keterangan, serta
pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan
banding tersebut.
(5) Tim banding berwenang untuk menjatuhkan putusan:
a. tidak menerima permohonan banding;
b. menolak permohonan banding;
c. menguatkan keputusan/jenis sanksi yang
ditetapkan; atau
d. menerima permohonan banding dengan
mengubah jenis sanksi yang ditetapkan.
(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
permohonan banding diterima.
(7) Putusan Banding Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 50
(1) Direktur Jenderal melaporkan pengenaan sanksi
administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran kepada Menteri.
(2) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi
administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran kepada gubernur atau
bupati/wali kota, yang ditembuskan kepada Menteri.

DITJEN PSDKP
581