Page 589 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 41 -

impor komoditas perikanan dan komoditas
pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) berupa:
a. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
b. pencabutan Perizinan Berusaha,
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan.

Pasal 46
(1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi
administratif berupa penghentian sementara kegiatan
dan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf c,
pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau
Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari
kepala UPT PSDKP.
(2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi
administratif berupa denda administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b,
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP
berdasarkan penetapan besaran denda oleh Direktur
Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Pendampingan

Pasal 47
(1) Selama proses pemberian sanksi peringatan/teguran
tertulis, kepala UPT PSDKP atau kepala Dinas
melakukan pemantauan secara langsung atau virtual
terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.

DITJEN PSDKP
579