Page 586 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 38 -

Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat
perintah dari kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 40
(1) Menteri dan/atau gubernur berwenang menjatuhkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya
penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri
dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.
(3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
dokumen persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh
gubernur terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan Menteri telah
memberikan rekomendasi pencabutan dokumen
persetujuan KKPRL kepada Gubernur, tetapi dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak rekomendasi
disampaikan Gubernur tidak menindaklanjuti, maka
Menteri mencabut persetujuan KKPRL yang
diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 41
(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) memberikan mandat pengenaan sanksi
administratif kepada Direktur Jenderal berupa:
a. peringatan/teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. denda administratif;
f. pembongkaran bangunan; dan

DITJEN PSDKP
576