Page 582 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 34 -

d. tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan
bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau
lingkungannya; dan/atau
f. mengancam keselamatan umum.
(2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:
a. terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian
bangunan;
b. dengan memperhatikan aspek keselamatan
bangunan, keselamatan masyarakat, dan
kepentingan umum; dan/atau
c. dapat disertai dengan relokasi.
(3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang
melanggar.
(4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan
pembongkaran, Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-
3-K berdasarkan surat perintah melakukan
pembongkaran bangunan.
(5) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab
pihak yang melanggar.
(6) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita
acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan
atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
(7) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas
Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
pemerintah daerah setempat.
(8) Bentuk dan format:
a. surat perintah pembongkaran bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XVIII; dan

DITJEN PSDKP
572