Page 583 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 35 -

b. berita acara pembongkaran bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran XIX,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 34
(1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang
Laut agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan dalam RTR dan/atau RZ.
(2) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti
adanya perubahan fungsi ruang Laut yang
diakibatkan oleh pemanfaatan ruang Laut yang tidak
sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
(3) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang
melanggar.
(4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
(5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri,
gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan
penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dengan
pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 35
(1) Selama jangka waktu pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
penyedia SPKP dan pengguna SPKP harus
melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai SPKP.

DITJEN PSDKP
573