Page 580 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 32 -

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan
terhadap pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
c. kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran
pemanfaatan ruang Laut.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. pelaksanaan inventaris kasus;
b. penyusunan/pengumpulan dan pendalaman
materi, data, informasi, bahan keterangan dan
bukti-bukti;
c. penyusunan kajian/analisis teknis dan hukum;
d. kesimpulan jenis pelanggaran;
e. rekomendasi sanksi yang akan diberikan; dan
f. pengenaan/pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 31
(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap sanksi administratif berupa
penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang Laut.
(2) Penghentian sementara pelayanan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap sanksi administratif
berupa penghentian sementara pelayanan umum
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
(3) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e
dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan
menimbulkan:
a. ancaman bagi kesehatan dan/atau keselamatan
manusia dan lingkungan;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari
aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan
berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau

DITJEN PSDKP
570