Page 581 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 33 -

c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian
sumber daya kelautan dan perikanan jika tidak
segera dihentikan.
(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan secara paksa untuk memastikan
kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi
kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban
sebagaimana tercantum dalam surat perintah
penutupan lokasi.
(5) Dalam penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat meminta bantuan/kerja sama dengan
aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional
Indonesia.

Pasal 32
(1) Sanksi administratif berupa pembatalan dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan
dalam hal KKPRL tidak diperoleh dengan cara yang
benar.
(2) Bentuk dan format pembatalan dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33
(1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h
dikenakan terhadap bangunan yang:
a. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL
dan/atau Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa
berlakunya dan tidak diperpanjang;
b. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait
pendirian bangunan dan/atau instalasi di Laut;
c. tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;

DITJEN PSDKP
571