Page 584 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 36 -

(2) Penyedia SPKP yang dikenakan pembekuan surat
persetujuan sebagai penyedia SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2,
tidak diperbolehkan memasang transmiter SPKP.
(3) Penyedia SPKP yang dikenakan pencabutan surat
persetujuan penyedia SPKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dapat
mengajukan kembali permohonan sebagai penyedia
SPKP setelah melaksanakan seluruh sanksi
administratif dan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengguna SPKP yang telah dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan SKAT dapat
mengajukan kembali permohonan SKAT setelah
melaksanakan seluruh sanksi administratif.

Pasal 36
Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
sanksi administratif berupa penghentian sementara
kegiatan terhadap pelanggaran pelaksanaan impor
komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

BAB IV
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang
menjatuhkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor
kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

DITJEN PSDKP
574