Page 588 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 40 -

dilakukan Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari
kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 44
(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelanggaran ketentuan SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan mandat pengenaan sanksi administratif
kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan:
a. hasil analisis pusat pemantauan Kapal Perikanan;
dan/atau
b. laporan hasil pengawasan dari Pengawas
Perikanan.

Bagian Keempat
Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 45
(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas
perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. paksaan pemerintah.
(2) Menteri dapat memberikan mandat pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal.
(3) Menteri merekomendasikan pengenaan sanksi
administrastif terhadap pelanggaran pelaksanaan

DITJEN PSDKP
578