Page 930 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 1 -
- 1 -
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN - 2 -
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346

LAMAN www.kkp.go.id Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

LAMAN www.kkp.go.id
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
PERATURAN
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 3 /PER-DJPSDKP/2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
NOMOR 3 /PER-DJPSDKP/2021
TENTANG Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, DAN telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
TATA CARA PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, DAN
DISTRIBUSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus), BENIH LOBSTER, 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
DISTRIBUSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus), BENIH LOBSTER,
LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus
spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017 Nomor 5);
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
DIREKTUR JENDERAL Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting Tahun 2020 Nomor 1083);
2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting
(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17
(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara
Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.),
Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan, wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara
tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan,
dan Distribusi Benih Bening Lobster (puerulus), Benih Lobster, Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627);
dan Distribusi Benih Bening Lobster (puerulus), Benih Lobster,
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan
(Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
(Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
: 1.
Mengingat
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA
Indonesia Tahun 1945;
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, DAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor DISTRIBUSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus), BENIH
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia LOBSTER, LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.),
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA.
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

DITJEN PSDKP
920