Page 932 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 3 - - 4 -

Pasal 1 LAMPIRAN
Menetapkan tata cara pengawasan penangkapan, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
pembudidayaan, dan distribusi benih bening lobster (puerulus), SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
benih lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan NOMOR 3 /PER-DJPSDKP/2021
rajungan (Portunus spp.) di wilayah negara Republik Indonesia, TENTANG
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian TATA CARA PENGAWASAN PENANGKAPAN,
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. PEMBUDIDAYAAN, DAN DISTRIBUSI BENIH BENING
LOBSTER (puerulus), BENIH LOBSTER, LOBSTER
Pasal 2 (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN
Tata cara pengawasan menjadi pedoman bagi pengawas RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA
perikanan dalam melaksanakan pengawasan penangkapan, REPUBLIK INDONESIA
pembudidayaan, dan distribusi benih bening lobster (puerulus),
benih lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan
rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia. BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. A. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang merupakan
komoditas perikanan penting yaitu dari lobster, kepiting, dan rajungan.
Ditetapkan di Jakarta Tingkat permintaan lobster, kepiting, dan rajungan terus meningkat baik
pada tanggal 24 September 2021 untuk pasar domestik maupun ekspor. Pemenuhan permintaan pasar yang
tinggi, mendorong peningkatan upaya penangkapan lobster, kepiting dan
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN rajungan dari alam. Hal ini perlu diatur pengelolaannya, termasuk dalam
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN hal pengawasan terhadap komoditas tersebut.
PERIKANAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencabut Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang
ttd. Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan
(Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dimana di dalam
ADIN NURAWALUDDIN aturan ini membolehkan ekspor benih bening lobster (puerulus) dari
Salinan sesuai dengan aslinya wilayah Indonesia dengan beberapa ketentuan. Seiring dengan dinamika
Koordinator Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat kebijakan, guna mendukung pengelolaan ketiga komoditas tersebut yang
lestari dan berkelanjutan serta mendorong perikanan budidaya di dalam
negeri maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.),
Arif Hidayatullah
Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara

Republik Indonesia.

DITJEN PSDKP
922