Page 937 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 8 -

BAB II
PENGAWASAN

A. PELAKSANA PENGAWASAN
1. Pengawasan terhadap penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi
Benih Bening Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus
spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah
negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh:
a. Pengawas Perikanan Kementerian; dan/atau
b. Pengawas Perikanan Dinas,
sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas Pengawasan terhadap
penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening Lobster
(puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla
spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah negara Republik
Indonesia, wajib dilengkapi dengan:
a. surat perintah tugas dari pimpinan unit kerjanya;
b. pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
c. instrumen pengawasan, yang terdiri atas:
1) berita acara pemeriksaan dengan bentuk dan format
sebagaimana tercantum dalam Formulir 1;
2) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan
3) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
a) penentu titik koordinat;
b) pengukur panjang;
c) pengukur berat;
d) alat komunikasi dan pengolah data;
e) kamera; dan/atau
f) alat pengaman/keselamatan diri.

B. OBJEK PENGAWASAN
1. Pengawasan dilaksanakan terhadap setiap orang yang melakukan
kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening
Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting

DITJEN PSDKP
927