Page 934 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 5 - - 6 -

Dalam rangka mengawasi tertib ketentuan peraturan tersebut menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
diperlukan fungsi pengawasan di bidang penangkapan, pembudidayaan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
dan distribusi hasil perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan. 4. Distribusi adalah bagian dari kegiatan perikanan untuk
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal PSDKP perlu melakukan penyesuaian melalulintaskan komoditas/hasil perikanan yang meliputi
terhadap Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 9/Per- pengeluaran atau pemasukan dari atau ke wilayah Negara Republik
DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penangkapan, Indonesia atau lalulintas antar area dalam satu provinsi maupun
Pembudidayaan, dan Distribusi Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla antarprovinsi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Benih Bening Lobster (puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen
(non pigmented post larva).
B. MAKSUD DAN TUJUAN 6. Benih Lobster adalah Benih Bening Lobster (puerulus) yang telah
Penyusunan tata cara pengawasan penangkapan, berpigmen sampai ukuran di atas atau sama dengan 5 (lima) gram.
pembudidayaan, dan distribusi benih bening lobster (puerulus), benih 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti
lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan
(Portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia ini dimaksudkan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan
untuk dijadikan acuan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
tugas pengawasan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi benih 8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
bening lobster (puerulus), benih lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting Penangkapan Ikan.
(Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara Republik 9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk terciptanya kesepahaman Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
pola tindak dalam melaksanakan tugas pengawasan penangkapan, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak
pembudidayaan, dan distribusi lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla menggunakan kapal penangkap ikan.
spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia. 10. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap orang yang mata pencahariannya
melakukan Pembudidayaan Ikan.
C. PENGERTIAN 11. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah adalah pelaku usaha
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari
1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah
undangan di bidang perikanan. dan bangunan tempat usaha.
2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 12. Pembudi Daya Ikan Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, usaha.
mengolah, dan/atau mengawetkannya. 13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan Ikan berdasarkan ukuran
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, atau bobot ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya 14. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan Ikan sampai dengan
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.

DITJEN PSDKP
924