Page 936 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 936

- 7 -                                                                  - 8 -


            15.  Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan Ikan mulai dari ukuran                          BAB II
                setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.                         PENGAWASAN
            16.  Penebaran  Kembali (restocking) adalah pelepasan lobster  (Panulirus
                spp.)  hasil budidaya ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.   A.   PELAKSANA PENGAWASAN
            17.  Kementerian adalah kementerian yang melaksanakan urusan           1.   Pengawasan terhadap penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi
                pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.                         Benih Bening Lobster  (puerulus), Benih Lobster,  lobster (Panulirus
            18.  Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas    spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di wilayah
                teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.        negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh:
            19.  Direktorat Jenderal  yang  selanjutnya  disebut Direktorat Jenderal   a.   Pengawas Perikanan Kementerian; dan/atau
                PSDKP adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di     b.   Pengawas Perikanan Dinas,
                bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.                  sesuai dengan  kewenangannya.
             20.  Dinas  adalah  satuan kerja perangkat daerah  provinsi atau      2.   Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas Pengawasan terhadap
                kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.          penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening Lobster
                                                                                       (puerulus), Benih Lobster,  lobster (Panulirus  spp.),  kepiting (Scylla
                                                                                       spp.), dan  rajungan (Portunus  spp.)  di wilayah negara Republik
                                                                                       Indonesia, wajib dilengkapi dengan:
                                                                                       a.   surat perintah tugas dari pimpinan unit kerjanya;
                                                                                       b.   pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan perundang-
                                                                                          undangan; dan
                                                                                       c.   instrumen pengawasan, yang terdiri atas:
                                                                                          1)   berita  acara  pemeriksaan  dengan  bentuk dan  format
                                                                                             sebagaimana tercantum dalam Formulir 1;
                                                                                          2)   daftar pertanyaan bagi pelaku  usaha terkait  pemenuhan
                                                                                             standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan
                                                                                          3)   perangkat kerja  lainnya yang diperlukan  dalam rangka
                                                                                             mendukung pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
                                                                                             a)   penentu titik koordinat;
                                                                                             b)   pengukur panjang;
                                                                                             c)   pengukur berat;
                                                                                             d)   alat komunikasi dan pengolah data;
                                                                                             e)   kamera; dan/atau
                                                                                             f)   alat pengaman/keselamatan diri.

                                                                                B.   OBJEK PENGAWASAN
                                                                                   1.   Pengawasan dilaksanakan terhadap  setiap  orang  yang melakukan
                                                                                       kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening
                                                                                       Lobster  (puerulus), Benih  Lobster,  lobster (Panulirus  spp.),  kepiting

                              DITJEN PSDKP
                                   926
   931   932   933   934   935   936   937   938   939   940   941