Page 10 - MAJALAH RUSIP JAN-APRIL 2022.cdr
P. 10
DPRD BANGKA MENGGELAR PARIPURNA
PENGESAHAN RAPERDA DAN PROPEMPERDA
D PRD Kabupaten Bangka Senin 20/12/2021), menggelar rapat daerah kabupaten bangka nomor 11 tahun 2019 tentang
pembentukan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bangka
Paripurna Pengesahan Raperda dan Propemperda Tahun 2022.
rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD ISKANDAR,S.IP dan mempedomani pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b
dihadiri oleh Bupati Bangka MULKAN,SH,MH, Wakil Ketua I peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
MENDRA KURNIAWAN,A.Md, wakil ketua II RENDRA birokrasi nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur
BASRI,B.Sc. serta FORKOPIMDA , Kepala Dinas,kantor, organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan
Camat, Lurah, Darma Wanita dan Insan Pers. birokrasi, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap
Iskandar menyampaikan dalam rapat Paripurna ini kita akan pembentukan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bangka
melaksanakan pengesahan terhadap 4 (empat) Raperda yang dan urgensi Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah
berasal dari Bupati Bangka, yaitu : kabupaten bangka nomor 13 tahun 2014 tentang retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang mempedomani peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang
perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka nomor 11 tahun penggunaan tenaga kerja asing, maka perlu dilakukan penyesuaian
2019 tentang pembentukan badan kesatuan bangsa dan politik terhadap substansi yang mengatur tentang retribusi perpanjangan
kabupaten Bangka, Raperda tentang perubahan atas peraturan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka berdasarkan
daerah kabupaten bangka nomor 13 tahun 2014 tentang retribusi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, Raperda dilakukan perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka
tentang penyelenggaraan inovasi di daerah. nomor 13 tahun 2014 tentang retribusi perpanjangan izin
Keempat Raperda Tersebut disampaikan oleh Bupati Bangka mempekerjakan tenaga kerja asing yang ditetapkan dengan
melalui rapat Paripurna DPRD kabupaten bangka dan telah peraturan daerah kabupaten bangka.selain itu keberadaan Raperda
dilakukan pengkajian dan pembahasan, dimana untuk Raperda ini sangat penting sebagai landasan hukum dalam pemungutan
tentang pengelolaan keuangan daerah dibahas oleh pansus IX, retribusi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), dimana sesuai
Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka undang – undang nomor 11 tahun 2020 dan peraturan pemerintah
nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan badan kesatuan bangsa nomor 34 tahun 2021 tersebut telah terjadi perubahan nomenklatur
dan politik kabupaten bangka dibahas oleh pansus XI, dan Raperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka nomor menjadi retribusi pengunaan tenaga kerja asing (RPTKA), serta
13 tahun 2014 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan ketentuan penyelenggaraan penggunaan tenaga kerja asing.
tenaga kerja asing dibahas oleh pansus XII dan Raperda tentang Sedangkan urgensi Raperda penyelenggaraan inovasi di daerah di
penyelengaraan inovasi di daerah dibahas oleh pansus XIII. kabupaten bangka mempedomani ketentuan pasal 34 ayat (1)
Urgensi Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini karena undang- undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional
mempedomani ketentuan pasal 224 ayat (2) peraturan pemerintah ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan pasal 20 ayat (2)
nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang huruf a peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi
berbunyi “ peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah sebagai
harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di daerah
peraturan pemerintah ini diundangkan” dan sesuai ketentuan pasal 3 Berikutnya adalah Penetapan Program Pembentukan Peraturan
huruf a peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 Daerah (PROPEMPERDA) kabupaten bangka tahun 2022. Jumlah
tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda tahun 2021 sebanyak
mengamanatkan “peraturan daerah yang mengatur mengenai 22 Raperda, dengan rincian 16 Raperda merupakan usulan eksekutif
pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lama tahun 2022” dan 1 Raperda yang masuk dalam usulan inisiatif DPRD serta 5
Urgensi keberadaan Raperda tentang perubahan atas peraturan Raperda kumulatif terbuka.
08 RUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN Edisi Januari-April 2022
