Page 11 - MAJALAH RUSIP JAN-APRIL 2022.cdr
P. 11

Propemperda  tahun  2022  yang  akan  disepakati  pada  hari  ini,   bangka nomor 3 tahun 2005 tentang kawasan industri jelitik
       sebelumnya  telah  dilakukan  harmonisasi  antara  Bapemperda   sungailiat;
       dengan bagian hukum dan ham, yaitu pada tanggal 13 Desember   12.  Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten
       2021  yang  lalu  untuk  menghasilkan  kesepakatan  Raperda  yang      bangka  nomor  1  tahun  2013  tentang  rencana  tata  ruang
       masuk   dalam   Propemperda   kabupaten   bangka   tahun   2022.
       Propemperda  tersebut   akan   dijadikan   sebagaipedoman   dan   wilayah kabupaten bangka tahun 2010-2030;
       pengendali dalam pembentukan peraturan daerah dalam satu tahun   13. Raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun
       anggaran.oleh  sebab  itu,  Propemperda  harus  disusun  secara   2015  tentang  penyelenggaraan  perizinan  di  kabupaten
       terencana, terpadu dan sistematis, dengan mempertimbangkan   bangka;
       perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana   14. Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan
       pembangunan daerah, dan penyelenggaraan otonomi daerah, serta      pengelolaan lingkungan hidup; dan
       aspirasi masyarakat daerah.
                                                                15. Raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak
       Selanjutnya   kami   sampaikan   Raperda   yang   masuk   dalam   Bupati  Bangka  Mulkan, SH, MH dalam  sambutannya
       Propemperda tahun 2022, yaitusebanyak 17 (tujuh belas) Raperda,   menyampaikan bahwa latar belakang keberadaan Raperda tentang
       adapun 15 (lima belas) Raperda merupakan usulan ekskutif dan 2   penambahan  penyertaan  modal  pemerintah  kabupaten  bangka
       (dua) Raperda dari usulan inisiatif DPRD tersebut berjudulsebagai
       berikut :                                                kepada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Sumatera  Selatan  dan
                                                                Bangka  Belitung  adalah  sebagai  dasar  hukum  bagi  pemerintah
       1.   Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran   daerah untuk melakukan penyertaan modal ke PT. Bank
           pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021;   Pembangunan  Daerah  Sumatera  Selatan  dan  Bangka  Belitung,
       2.   Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja   dimana dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah
           daerah tahun anggaran 2022;                          daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber
                                                                pendapatan  daerah  guna  meningkatkan  pertumbuhan  dan
       3.   Raperda  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah   perkembangan  kegiatan  pembangunan  dalam  bidang
           tahun anggaran 2023;                                 perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah
       4.   Raperda  tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan  daerah   daerah  adalah  dengan melakukan  penyertaan modal  pada  badan
           kabupaten bangka nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah   usaha milik daerah (BUMD) serta untuk peningkatan akses dunia
           dan retribusi daerah;                                usaha khususnya memberikan bantuan pembiayaan bagi koperasi,
       5.   Raperda  tentang  perubahan  keenam  peraturan  daerah   usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam memperoleh
           kabupaten bangka nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa   pinjaman dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank.
           umum;                                                Agenda Selanjutnya mengenai penyampaian hasil Reses,
       6.   Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah   Pemerintah kabupaten bangka pada prinsipnya menyambut baik
           kabupaten bangka nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa   terhadap hasil reses ini, dimana berdasarkan ketentuan peraturan
           usaha;                                               menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi

       7.   Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah   pemerintahan daerah, hasil reses dimaksud akan dimasukkan ke
           kabupaten bangka nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi
           perizinan tertentu;                                  dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang diinput
       8.   Raperda  tentang   pengelolaan   teknologi   informasi   dan   melalui akun masing-masing anggota dewan yang terhormat dan
           komunikasi di lingkungan pemerintah kabupaten bangka;   diverifikasi oleh admin SIPD pada sekretariat DPRD. Pokok-pokok
       9.   Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten   pikiran ini tentunya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan
           bangka nomor 15 tahun 2013 tentang bangunan gedung;   pembangunan  daerah    tahun    anggaran    2022    dan    apabila
       10.  Raperda  tentang  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  tempat   memungkinkan akan diakomodir dalam perencanaan program
           pelelangan ikan;
                                                                kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai kemampuan keuangan daerah
       11.  Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten   (Humas DPRD Bangka)



                                                                    RUANG  SUARA  INFORMASI  PARLEMEN          09
       Edisi Januari-April 2022
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16