Page 12 - MAJALAH RUSIP JAN-APRIL 2022.cdr

KOMISI 1 ADAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

BERSAMA PENGURUS PAUD

K tidak mendapatkan insentif lantaran menurut Kadisdik
omisi I DPRD Bangka Mengadakan Rapat dengar
provinsi, dana tersebut tidak mencukupi, kenapa demikian?”
pendapat (RDP) bersama 8 pengurus pendidikan anak
usia dini (Paudi) yang berlangsung di ruang Banmus DPRD tanyanya.
Kabupaten Bangka diwarnai isak tangis para pendidik, Senin “Lantas kenapa di tingkat tenaga pendidik TPQ bisa
(10/01/22) mendapatkan insentif, sementara di TPQ tenaga pengajarnya
Rapat yang dimediasi oleh dua orang anggota komisi I tidak berdasarkan kurikulum, mereka bebas besoknya mau
DPRD Kabupaten Bangka, Firdaus Djohan dan Maryanto mengajarkan materi apa, sementara di tingkat paud mereka
yang dihadiri Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus berdasarkan kurikulum, lantas dimana keadilan bagi
Kabupaten Bangka, Rozali dan Perwakilan DPPKAD tenaga pendidik di tingkat paud? sambung Larasati
Kabupaten Bangka, Robi ini digelar guna mencari jalan Astika Sari, selaku perwakilan tenaga pendidik Paud
keluar (solusi) dari permasalahan yang dihadapi para tenaga Kecamatan Pemali juga ikut mempertanyakan di mana rasa
pendidik Paud di Kabupaten Bangka. keadilan untuk Guru Paud.
Dalam RDP tersebut, Larasati selaku Ketua Himpunan Paudi “Lantas di mana rasa keadilan bagi tenaga pengajar di tingkat
Kabupaten Bangka meminta pihak dewan dan pemerintah paud. Saya berharap agar ada perhatian terhadap guru Paud.
sesegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang Sementara tenaga pendidik di tingkat TPQ bisa merasakan
dihadapi sejumlah guru Paud di Kabupaten Bangka. dana insentif tersebut,” kata Astika Sari diiringi isak tangis
“Terus terang pak dewan dan dinas pendidikan. Saya dan sembari meminta kepada komisi I DPRD Bangka agar
kawan-kawan datang ke kantor dewan ini karena kantor adanya keadilan bagi tenaga pendidik tingkat Paud.
dewan ini merupakan rumah rakyat tempat kami mengadu.
Lantaran pada saat audiensi bersama dinas pendidikan “Belum lagi tenaga pendidik di tingkat Paud harus lulusan
Provinsi belum ada penyelesaian terhadap masalah insentif S1, sementara saya selaku kepala sekolah dengan gaji Rp 300
para pengajar di tingkat paud se-kabupaten Bangka. Untuk
itulah saya selaku pengurus daerah kabupaten bangka yang ribu/bulan cukup kemana pak?apalagi saya baru saja
dipercaya kawan-kawan agar permasalahan tersebut bisa kehilangan suami. Belum lagi membiayai tiga orang anak
didengar pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan serta uang kuliah sebesar Rp 2.500.000 yang sedang saya
anggota dewan agar permasalahan insentif ini bisa segera tempuh demi masa depan anak-anak didik di tingkat Paud
diselesaikan,” ungkap Larasati di hadapan dua orang anggota dan harus berbagi dengan kebutuhan hidup keluarga,”
Komisi I DPRD Kabupaten Bangka dan OPD terkait. ungkap Astika Sari dengan buraian air mata lagi lagi
Dikatakan Larasati pada bulan november 2021 lalu pihaknya
sudah mengajukan nama-nama yang tenaga pendidik. meminta kepada komisi I DPRD Bangka agar
“Sejak november tahun 2021 lalu kami sudah mengajukan memperhatikan keluhan tenaga pendidik Paud. Senada
sebanyak 1769 tenaga pendidik yang akan mendapatkan dengan rekannya, Ulia tenaga pendidik Paud dari Kecamatan
insentif dari dana DABA provinsi, akan tetapi dari jumlah Riau Silip juga ikut berharap agar komisi I DPRD bisa
tersebut dikurangi menjadi 1070 orang. Artinya ada mendengar keluhan para guru-guru Paud
kekurangan 600 lebih tenaga pendidik di tingkat paud yang

10 RUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN Edisi Januari-April 2022