Page 146 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 146

Pertanyaan 142

               Bagaimana  merumuskan  konsiderans peraturan  pemerintah  tanpa perintah  secara
               tegas dari undang-undang?






                     Jawaban:
                     Dalam merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara

                     tegas dari undang-undang harus memuat:
                     a.  alasan diperlukannya pembentukan sebuah peraturan pemerintah tersebut

                         yang memuat pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis; dan

                     b.  khusus untuk merumuskan pokok pikiran yuridis harus menyebutkan pasal
                         dari  undang-undang  yang  menjadi  dasar  untuk  dilaksanakan  dalam

                         peraturan pemerintah.


                     Contoh 1:
                     Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2016  tentang  Organisasi

                     Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.


                     Menimbang  :  a.   bahwa  organisasi  kemasyarakatan  yang  didirikan  oleh

                                          warganegara  asing  di  Indonesia  perlu  menghormati
                                          kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi

                                          manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap
                                          menghormati  nilai  sosial  budaya  masyarakat,  patuh  dan

                                          tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;

                                      b.  bahwa    untuk    menciptakan    tertib  administrasi
                                          penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan

                                          oleh  warga  negara  asing  di  Indonesia  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  mengatur  mengenai
                                          pemberian  perizinan,  tim  perizinan,  dan  pertimbangan

                                          pengesahan  badan  hukum  organisasi  kemasyarakatan
                                          yang  didirikan  oleh  warga  negara  asing  serta  tata  cara

                                          pengenaan  sanksi  bagi  organisasi  kemasyarakatan
                                          berbadan  hukum  yayasan  asing  atau  sebutan  lain


                                                                                                      146
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151