Page 145 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 145

Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Kerja  Sama  antara

                     Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan
                     Informasi Geospasial Dasar


                     Menimbang  :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185

                                       huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

                                       Kerja,  perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  tentang  Kerja
                                       Sama  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Badan  Usaha  Milik

                                       Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;


               Pertanyaan 141

               Bagaimana perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden,
               atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang berdasarkan perintah langsung?


                     Jawaban:

                     Perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau
                     peraturan  menteri/lembaga/komisi  yang  ditetapkan  berdasarkan  perintah

                     langsung cukup memuat satu pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dengan

                     memuat  perlunya  melaksanakan  ketentuan  pasal  atau  beberapa  pasal  dari
                     peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan

                     pemerintah,  peraturan  presiden,  atau  peraturan  menteri/lembaga/komisi
                     tersebut.


                     Contoh:

                     c.  Konsiderans  Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2011  tentang

                         Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
                         yang merupakan perintah langsung dari Peraturan Pemerintah



                     Menimbang:       bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)
                                      Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2010  tentang

                                      Penggunaan  Kawasan  Hutan,  perlu  menetapkan  Peraturan
                                      Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk

                                      Penambangan Bawah Tanah;



                                                                                                      145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150