Page 142 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 142

●  Unsur  sosiologis  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk

                        memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis
                        paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

                     ●  Unsur  yuridis  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk
                         mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

                         mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang

                         akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan
                         masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.


                     Contoh:

                     a.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

                      Menimbang:                a.  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan

                                                   kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin,
                                                   sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa,

                                                   dan  negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam
                                                   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia

                                                   Tahun 1945; (unsur filosofis)

                                                b.  bahwa  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat
                                                   khususnya  perempuan,  bayi,  dan  anak  yang

                                                   dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab,

                                                   akuntabel,  bermutu,  aman,  dan  berkesinambungan,
                                                   masih  dihadapkan  pada  kendala  profesionalitas,

                                                   kompetensi, dan kewenangan; (unsur sosiologis)
                                                c.  bahwa  pengaturan  mengenai  pelayanan  kesehatan

                                                   oleh  bidan  atau  pengakuan  terhadap  profesi  dan
                                                   praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif

                                                   sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum

                                                   memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi
                                                   bidan  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan

                                                   kepada masyarakat; (unsur yuridis)
                                                d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

                                                   dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
                                                   membentuk Undang-Undang tentang Kebidanan;




                                                                                                      142
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147