Page 140 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 140
f. Pada nama peraturan perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa
perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
g. Jika peraturan perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di
antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang
menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci
perubahan sebelumnya.
h. Jika peraturan perundang–undangan yang diubah mempunyai nama
singkat, peraturan perundang–undangan perubahan dapat menggunakan
nama singkat peraturan perundang–undangan yang diubah.
i. Pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata
pencabutan di depan judul peraturan perundang–undangan yang dicabut.
j. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang
ditetapkan menjadi Undang–Undang, ditambahkan kata penetapan di depan
judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan dan
diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.
k. Pada nama peraturan perundang–undangan pengesahan perjanjian atau
persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama
perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.
l. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia
digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan
ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks
resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda
baca kurung.
m. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak
digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis
dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh
terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda
baca kurung.
Pertanyaan 138
Apakah nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan
rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendelegasikan?
140
