Page 135 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Konstitusi, dapat diajukan dalam Prolegnas terbuka. Mekanismenya

sesuai dengan ketentuan perencanaan yang terdapat dalam UU P3.
b. Perubahan, pencabutan, atau pembentukan aturan baru pada aturan

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diujikan.
Hal ini dapat terjadi apabila Putusan Mahkamah Konstitusi yang

amarnya mengabulkan sebagian dengan memaknai bunyi pasal

tertentu sesuai tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pada
dasarnya tidak merubah norma undang-undang yang di ujikan.

Undang-undang tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi
karena tafsir tersebut dapat saja berdampak pada peraturan

pelaksanaannya yang sebelumnya telah dibuat. Sehingga perlu ada

perubahan, pencabutan atau pembentukan aturan baru di tingkat
peraturan pelaksanaan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur salah satu materi

muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang adalah tindak lanjut atas
putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa tindak lanjut atas putusan

Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pertanyaan 134

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah

Agung?

Jawaban:
Terdapat 3 (tiga) jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pengujian

peraturan perundang-undangan, yaitu:
a. Menyatakan permohonan tidak diterima;

135