Page 134 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pelaksanaan/tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas

pengujian suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai
berikut:

3. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan tindak
lanjut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat

terjadi antara lain dalam hal:

a. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan dan menyatakan bahwa norma pasal/ayat

ataupun materi muatan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak terdapat

dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

b. Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menyatakan bertentangannya
suatu norma pasal/ayat, atau materi muatan serta tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat. Namun, substansi yang dinyatakan
bertentangan tersebut tidak memerlukan adanya tindak lanjut berupa

perubahan, pencabutan, pembuatan aturan baru pada peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi apabila norma yang

dinyatakan bertentangan tidak berkorelasi pada pelaksanaan norma

lainnya pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
maupun pada peraturan pelaksanaannya.

4. Putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Pada umumnya ini dapat terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan dengan menyatakan suatu norma pasal, ayat,

bagian, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan

secara keseluruhan atau sebagian. Namun pada putusan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat juga terjadi dalam hal putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut menolak tetapi bersifat bersyarat. Beberapa

tindak lanjut yang dapat terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan antara lain:

a. Perubahan, pencabutan, pembentukan aturan baru terkait peraturan
perundang-undangan yang diujikan.

Undang-undang yang akan diubah, dicabut, atau dibentuk akan
menjadi rancangan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah

134