Page 133 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 133

konstitusional  sepanjang  dimaknai  memuat  syarat  domisili  di  provinsi

                              yang akan diwakilinya.


                     b.  Inskonstitusional Bersyarat
                         Inskonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) merupakan model

                         putusan kebalikan dari Konstitusional bersyarat. Putusan inskonstitusional

                         bersyarat  menyatakan  pasal  yang  dimohonkan  untuk  diuji,  dinyatakan
                         bertentangan  secara  bersyarat  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara

                         Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya pasal yang dimohonkan diuji
                         tersebut adalah inskonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah

                         Konstitusi tidak dipenuhi dan menjadi konstitusional jika syarat tersebut telah

                         dipenuhi.


                         Contoh:
                          a.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret

                              2009 mengenai Pengujian Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
                              Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat

                              Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

                              Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
                              Pemerintahan Daerah.

                          b.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tanggal  25
                              November 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun

                              2020 tentang Cipta Kerja.
                          c.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tanggal  16

                              Oktober 2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

                              tentang Pemilihan Umum.


               Pertanyaan 133

               Bagaimanakah  pelaksanaan/tindak  lanjut  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi
               atas pengujian peraturan perundang-undangan?


                     Jawaban:







                                                                                                      133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138