Page 130 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melahirkan norma

hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status
hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma

hukum tersebut lahir sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak norma

hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun, sebelum
adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak atau menyetujui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, norma hukum tersebut
adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang, karena dapat menimbulkan

norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang,

terhadap norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah

bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk

menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya

penolakan atau persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah

adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah menjadi undang-

undang.” [vide butir 3.3 Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009]

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sejajar
dengan Undang-Undang juga dipertegas dalam pengaturan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1)

UU P3, telah mendudukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
sama dengan Undang-Undang.

Pertanyaan 132
Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah

Konstitusi?

Jawaban:

130