Page 127 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

sebagaimana yang menjadi amanat Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang

yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses

pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”,
Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan

Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila Undang-Undang yang
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh:
pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif

oleh Mahkamah Agung yang berdasar atas perintah Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi batu uji
masih dalam proeses judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan 130

Apa yang dimaksud dengan dissenting opinion? Bagaimana status putusan dalam hal

terdapat dissenting opinion?

Jawaban:

Secara harfiah dissenting opinion diartikan pendapat berbeda. Dissenting
opinion dalam peradilan pengujian peraturan perundang-undangan dapat

diartikan sebagai pendapat/putusan seorang atau lebih hakim Mahkamah
Konstitusi/Mahkamah Agung yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu

majelis.

127