Page 125 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Contoh:
Dalam Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 terkait dengan zat adiktif dalam

tembakau, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon ne
bis in idem karena pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon sama dengan

permohonan sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 19/PUU-

VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010.

Sebaliknya, dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari
Azhar dkk. terkait dengan persyaratan pengajuan peninjauan kembali (PK),

Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana pernah dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya dan telah diputus, tetapi dasar pengujiannya berbeda,

sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak ne bis in idem.

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sehingga
putusan nya bersifat Final (Pasal 10 ayat (1) UU MK). Dengan demikian tidak

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut.

Demikian juga Putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materi Peraturan
Perundang-undangan di bawah UU tidak dapat diajukan peninjauan kembali

(dasar hukum Pasal 9 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji
Materiil).

Pertanyaan 129
Bagaimana jika suatu Undang-Undang sedang dalam proses pengujian di Mahkamah

Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaannya juga sedang dalam proses

pengujian di Mahkamah Agung?

Jawaban:
Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi berbunyi: "Pengujian Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib

125