Page 123 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada praktiknya, dengan alasan keterbatasan waktu tersebut, hakim tidak

memanggil para pihak secara langsung untuk dimintai keterangannya, tetapi
tetap memerlukan jawaban dari termohon dan/atau ahli secara tertulis sebagai

pertimbangan untuk memutuskan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa sebelum

melakukan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Agung mengirimkan

salinan permohonan pengujian kepada termohon (pembentuk peraturan) untuk
dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan Jawaban. Jawaban termohon

tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim agung dalam
menetapkan putusan.

Pertanyaan 127
Bagaimana sifat putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
dan menyatakan dengan tegas bahwa putusan pengujian peraturan perundang-

undangan bersifat final. Yang dimaksud final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada

upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah
Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat

(final and binding).

Sifat mengikat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum ini juga diartikan
sebagai melekatnya sifat erga omnes yaitu putusan berlaku untuk seluruh warga

negara, bukan hanya untuk Pemohon saja.

Dalam Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan

bahwa “Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat
diajukan Peninjauan Kembali”.

Pertanyaan 128

123