Page 120 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,

menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat memberi kuasa substitusi
kepada:

a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;dan/atau
b. pimpinan tinggi pratarna atau pejabat setingkat eselon II.

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2

Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
Presiden atau pemegang kuasa/kuasa subtitusi dapat mengikuti seluruh

rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya satu
kali untuk setiap perkara, dalam hal Mahkamah memerlukan dan memanggilnya.

Pertanyaan 125
Hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan Presiden atau jawaban termohon

dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah
Agung?

Jawaban:

Keterangan Presiden adalah keterangan resmi Pemerintah baik secara lisan

maupun tertulis mengenai pokok permohonan pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun

2016).
Jawaban Termohon adalah keterangan resmi pemerintah terhadap permohonan

pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di
Mahkamah Agung (Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2016).

Keterangan Presiden atau jawaban termohon setidaknya memuat hal-hal
sebagai berikut yaitu:

a. judul;

b. pembukaan, pada bagian ini memuat identitas kuasa Presiden yang
menyampaikan keterangan Presiden (untuk perkara pengujian di Mahkamah

Konstitusi) atau jawaban termohon (untuk perkara pengujian di Mahkamah
Agung);

c. pokok permohonan, menguraikan poin-poin permohonan yang diajukan
pemohon;

120