Page 117 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

1985 tentang Mahmakah Agung diatur mengenai pemohon yang

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang di Mahkamah Agung yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pertanyaan 123

Bagaimana suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel)?

Jawaban:
Suatu permohonan dapat dikatakan kabur (obscuur libel) apabila uraian

mengenai hal yang menjadi dasar permohonan dan/atau alasan permohonan
(posita) tidak cukup kuat, tidak jelas atau dinilai tidak memiliki argumentasi yang

cukup kuat.

Alasan permohonan atau posita tidak jelas dapat terjadi dalam hal pemohon

tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstutusionalitas yang
dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Permohonan kabur juga dapat terjadi apabila uraian alasan permohonan
berbeda atau tidak berkorelasi dengan petitum (hal-hal yang dimintakan untuk

diputus) dalam permohonan.

Permohonan yang dinyatakan oleh hakim sebagai permohonan yang tidak

jelas/kabur atau obscuur libel dapat mengakibatkan putusan berupa tidak

diterimanya permohonan pengujian.

Pertanyaan 124
Bagaimana kedudukan Presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah

Konstitusi? Apakah Presiden/pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu
hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?

117