Page 121 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

d. kewenangan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung;

e. kedudukan hukum (legal standing) pemohon, bagian ini berisi mengenai
uraian mengenai penilaian pemerintah terhadap kedudukan hukum (legal

standing) pemohon. Dapat saja pemerintah tidak melakukan penilaian
terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, namun

menyerahkannya langsung kepada majelis hakim untuk menilai;

f. keterangan presiden atau jawaban termohon atas materi peraturan
perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;

g. petitum, bagian ini pemerintah menyampaikan kesimpulan atau hal-hal yang
dimohonkan oleh pemerintah kepada majelis hakim sebagai tindak lanjut

atas uraian keterangan atau jawaban termohon; dan

h. penutup yang berisi nama pejabat dan tandatangan.
(Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah
Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di

Mahkamah Agung oleh Pemerintah)

Uraian mengenai hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan Presiden

atau jawaban termohon pada dasarnya tidak diatur baik dalam hukum acara
pengujian undang-undang di Mahkamah Konsitusi maupun peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Oleh
karena itu, mengenai hal-hal yang perlu dimuat serta format

keterangan/jawaban, ini sepenuhnya menjadi kebijakan Presiden/pemerintah
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016

tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan

Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung
oleh Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertanyaan 126
Bagaimana sifat sidang pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah
Agung?

Jawaban:

121