Page 119 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau

Presiden”.

Pada praktiknya sebagian besar perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan Presiden/pemerintah untuk dimintai

keterangannya. Walaupun begitu, untuk beberapa permohonan dan Mahkamah

Konstitusi berpendapat permasalahan yang dimohonkan sudah cukup jelas,
persidangan dilakukan tanpa menghadirkan pembentuk undang-undang dan

pihak terkait dalam sidang pleno.

Pelibatan Presiden dalam perkara pengujian konstitusional ini didasarkan pada

beberapa pertimbangan antara lain:
1. karena undang-undang yang diuji dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama

Presiden;
2. pada praktiknya Presiden berperan penting dalam proses perencanaan,

penyusunan, pembahasan, dan pengundangan suatu undang-undang.
Sejauh ini presiden juga lebih banyak berinisiatif dalam penyusunan

rancangan undang-undang yang disebabkan antara lain karena adanya

kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu,
Presiden dianggap mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan

dibentuknya undang-undang.
3. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana

undang-undang sehingga dianggap perlu untuk memberikan keterangan
terkait implementasi dari undang-undang yang menjadi pokok permohonan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu memanggil Presiden untuk dimintai
keterangannya, Presiden dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah

di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi

telah membuka kesempatan bagi Presiden untuk tidak hadir sendiri di
persidangan. Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: Presiden dapat memberi

kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.

119