Page 122 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menegaskan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah
terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Keterbukaan pemeriksaan persidangan digunakan dalam rangka memenuhi

salah satu asas peradilan yaitu audi et alteram partem yang berarti bahwa hakim

harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar
dalam persidangan. Majelis pemeriksa juga dapat untuk mendatangkan saksi

dan ahli untuk memperkuat pertimbangan putusan.

Pada persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi,

penerapan asas audi et alteram partem secara tegas diatur dalam Pasal 40 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali
rapat permusyawaratan hakim. Dalam konteks ini, Mahkamah akan memanggil

pemohon dan pihak lain yang diperlukan untuk dimintai keterangannya antara
lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan/atau Presiden. Mahkamah Konstitusi juga dapat

meminta keterangan saksi dan ahli. Dalam persidangan tersebut masyarakat
umum juga dapat hadir menyaksikan jalannya persidangan.

Pada pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, Undang-

Undang tentang Mahkamah Agung secara khusus memang tidak memuat aturan
tentang keterbukaan persidangan ini, tetapi juga tidak mengecualikannya. Pasal

31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan
batasan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Terkait hal ini, Mahkamah

Konstitusi, dalam putusannya Nomor 85/PUU-XVI/2018 jo Putusan Nomor
93/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu penyelesaian

pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari yang mengakibatkan persidangan di
Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan dengan menghadirkan secara langsung

para pihak yang berperkara.

122