Page 124 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 124

Apakah suatu norma peraturan perundang-undangan yang telah diuji dan diputus baik

               oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat diajukan pengujiannya
               kembali?


                     Jawaban:

                     Suatu norma yang telah dilakukan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah
                     tidak dapat diajukan pengujiannya kembali karena berlakunya asas  Ne Bis in

                     Idem.


                     Ne  Bis  In  Idem  disebut  juga  excpite  van  gewijsde  zaak  yang  berarti  bahwa

                     sebuah  perkara  dengan  obyek  sama,  yang  diputus  oleh  pengadilan  yang

                     berkekuatan  tetap/yang  sudah  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  oleh  badan
                     peradilan yang berwenang”


                     Dalam  praktik  peradilan,  terhadap  kasus  dan  pihak  yang  sama,  tidak  boleh

                     diajukan  untuk  kedua  kalinya  dengan  maksud  demi  kepastian  bagi  pencari
                     keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.



                     Penerapan asas ne bis in idem dalam pengujian undang-undang di Mahkamah
                     Konstitusi diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

                     tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang
                     Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat,

                     pasal,  dan/atau  bagian  dalam  undang-undang  yang  telah  diuji,  tidak  dapat
                     dimohonkan pengujian kembali.



                     Namun, ayat (2) dalam pasal tersebut memberikan pengecualian untuk dapat
                     mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika materi muatan

                     dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan

                     dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan
                     Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam

                     Pengujian  Undang-Undang  menyatakan  bahwa  Ketentuan  sebagaimana
                     dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945

                     yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alas an permohonan yang
                     berbeda.


                                                                                                      124
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129