Page 128 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada dasarnya suatu putusan pengadilan diambil berdasarkan sidang

permusyawaratan hakim untuk mencapai permufakatan. Namun, undang-
undang membuka kemungkinan dalam hal tidak tercapai permufakatan bulat

maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Terhadap hakim yang memilki
pendapat berbeda, pendapatnya yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam

putusan (vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Namun, dissenting opinion tidak

menimbulkan akibat hukum apapun.

Dalam praktik, dissenting opinion pernah diterapkan dalam beberapa putusan

antara lain:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024.

Pertanyaan 131

Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang.

Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang

kewenangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

128