Page 118 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 118

Jawaban:
                     Kedudukan  Presiden/pemerintah  pada  proses  persidangan  di  Mahkamah

                     Konstitusi merupakan pihak yang dapat dimintai keterangannya oleh Mahkamah
                     Konstitusi terkait adanya pengujian suatu undang-undang. Presiden/pemerintah

                     wajib  hadir  dalam  persidangan  di  Mahkamah  Konstitusi.  Kehadiran

                     Presiden/pemerintah  dalam  memberikan  keterangan  di  muka  persidangan
                     Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

                     dan menteri/pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus
                     yang  ditetapkan  oleh  Presiden.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  100

                     Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah

                     Konstitusi  dan  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  di
                     Mahkamah Agung oleh Pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

                     menteri,  dan/atau  pejabat  setingkat  menteri  yang  ditunjuk  dalam surat  kuasa
                     khusus dapat mensubdelegasikan dengan memberikan surat kuasa substitusi

                     kepada  pejabat  pimpinan  tinggi  madya  atau  pejabat  setingkat  eselon  I  dan
                     pejabat  lainnya  untuk  hadir  di  persidangan.  Khusus  untuk  pembacaan

                     Keterangan  Presiden  dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  selaku

                     Koordinator  penanganan  pengujian  Undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi,
                     menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden, pejabat setingkat menteri, atau pejabat

                     pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.


                     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta
                     perubahannya tidak mengatur adanya pihak termohon dalam proses pengujian

                     undang-undang  di  Mahkamah  Konstitusi.  Oleh  karenanya  keberadaan

                     Presiden/pemerintah bukanlah selaku para pihak dalam persidangan. Kehadiran
                     Presiden pada sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah

                     apabila Mahkamah Konstitusi memanggil untuk di dengar keterangannya.


                     Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

                     mengatur:
                     “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang

                     berkenaan  dengan  permohonan  yang  sedang  diperiksa  kepada  Majelis




                                                                                                      118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123