Page 136 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 136
b. Menyatakan permohonan dikabulkan; dan
c. Menyatakan permohonan ditolak.
Pasal 31A ayat (5) sampai dengan ayat (9) undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung mengatur tentang macam-macam putusan
Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, sebagai berikut:
a. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima.
b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
c. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
d. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita
Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan
diucapkan.
e. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan
menyatakan permohonan ditolak.
Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Hak Uji Materiil, Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan
dimuat dalam Berita Negara, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan
putusan dalam Berita Negara.
Pertanyaan 135
Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang?
136
