Page 162 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 162
memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak perlu
dicantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga cukup
mencantumkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pertanyaan 156
Pertanyaan Tambahan
Dalam hal peraturan presiden yang mencantumkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mencantumkan Dasar Hukum
terkait UU Perencanaan Pembangunan Nasional.
Catatan:
Pertanyaan dan jawaban akan dirumuskan oleh Ratih Febriana (HPP I) dan dibahas
dipertemuan berikutnya.
Pertanyaan 157
Dalam hal peraturan presiden merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah,
apakah undang-undang utama, atau UU yang mendelegasikan induknya perlu masuk
dalam dasar hukum peraturan presiden?
Jawaban:
Dalam hal yang memerintahkan adalah peraturan pemerintah, yang
dicantumkan cukup peraturan pemerintah yang mendelegasikan serta dasar
kewenangan pembentukannya (lihat butir 28 Lampiran II UU P3).
Contoh:
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
162
