Page 164 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6811);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 32);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
Catatan:

- Peraturan nomor 1, 3, dan 4 merupakan dasar kewenangan pembentukan
peraturan perundang-undangan.

- Peraturan perundang-undangan diurutkan sesuai dengan jenis, nomor, dan

tahun pengundangan.

Dasar hukum peraturan badan, lembaga, atau komisi:
a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. undang-undang atau peraturan presiden yang mengatur pembentukan
badan, lembaga, atau komisi yang memberikan kewenangan

pengaturan;

2. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi badan, lembaga,
atau komisi;

3. peraturan badan, lembaga, atau komisi tentang organisasi dan tata

kerja; dan
b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada).

Contoh 1:

164