Page 168 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 168
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);
Pertanyaan 161
Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah,
apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri,
badan, lembaga, atau komisi?
Jawaban:
Peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi tersebut tidak perlu
mencantumkan undang-undang dalam dasar hukum, cukup mencantumkan
peraturan pemerintah yang mendelegasikan.
Catatan:
- Dicarikan contoh
- perlu ditambah pertanyaan untuk mengakomodir butir-butir lampiran UU 12
tahun 2011 yang belum ada (butir 29 s/d 32)
- cukup 1 pertanyaan dengan 3 jawaban apabila dimungkinkan
Mohon arahan Bapak, apakah Butir 29 sampai dengan 32 perlu dicantumkan
dalam pertanyaan mengingat hal tersebut merupakah hal yang umum dan dapat
dipahami oleh semua pihak.
168