Page 168 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 168

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

                                         Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
                                         Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

                                         Nomor 5494);
                                      3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang

                                         Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara

                                         Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan
                                         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

                                      4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang
                                         Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja

                                         (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2018  Nomor

                                         224,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                                         Nomor 6264);


               Pertanyaan 161

               Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah,
               apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri,

               badan, lembaga, atau komisi?


                     Jawaban:

                     Peraturan  menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  tersebut  tidak  perlu
                     mencantumkan  undang-undang  dalam  dasar  hukum,  cukup  mencantumkan

                     peraturan pemerintah yang mendelegasikan.


               Catatan:

                -  Dicarikan contoh
                -  perlu ditambah pertanyaan untuk mengakomodir butir-butir lampiran UU 12

                    tahun 2011 yang belum ada (butir 29 s/d 32)

                -  cukup 1 pertanyaan dengan 3 jawaban apabila dimungkinkan


                    Mohon arahan Bapak, apakah Butir 29 sampai dengan 32 perlu dicantumkan
                    dalam pertanyaan mengingat hal tersebut merupakah hal yang umum dan dapat

                    dipahami oleh semua pihak.



                                                                                                      168
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173