Page 163 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322).

(Keterangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang merupakan undang-undang utama, atau UU yang mendelegasikan
induknya tidak perlu masuk dalam dasar hukum.)

Catatan:

- Dicarikan frasa yang lebih tepat untuk frasa “induknya”

Pertanyaan 158

Apakah yang dimuat dalam dasar hukum suatu peraturan menteri, badan, lembaga,
atau komisi?

Jawaban:

Dasar hukum dalam peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi hanya
boleh mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai dasar

kewenangan pembentukan dan memerintahkan secara langsung. Oleh karena

itu, peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait namun tidak
memerintahkan tidak perlu dimuat dalam dasar hukum.

Dasar hukum peraturan menteri:

a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. undang-undang mengenai kementerian negara;
3. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi kementerian;

4. peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja; dan

b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada.

Contoh:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja
Pemasyarakatan.

163