Page 166 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

Catatan:

- Dicari Nomor, tahun dan judul dari peraturan PPATK (contoh 2).

Pertanyaan 159
Dalam hal peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi merupakan pendelegasian

dari peraturan presiden, apakah undang-undang atau peraturan pemerintah yang

mendelegasikan ke peraturan presiden perlu masuk dalam dasar hukum peraturan
menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan induk dari
peraturan presiden yang mendelegasikan ke peraturan menteri tidak perlu

dimasukkan dalam dasar hukum peraturan menteri. Dalam hal ini yang

166