Page 260 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 260

Rumusan  perubahan  undang-undang  penetapan  peraturan  pemerintah

                     pengganti undang-undang dirumuskan dalam batang tubuh (tidak dirumuskan
                     dalam lampiran) atau berdasarkan teknik penyusunan harus dirumuskan pasal

                     per pasal.


               Catatan:

                -  Diberi  contoh  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 2015  tentang  Perubahan  atas
                    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

                    Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
                    Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.




               Pertanyaan 250

               Bagaimana  teknik  perumusan  ketentuan  peralihan  dalam  peraturan  perundang-
               undangan perubahan, serta dimana letaknya yang tepat, apakah dalam Pasal I atau

               Pasal II?


                     Jawaban:

                     Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal
                     II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan

                     perubahan,  yang  maksudnya  berbeda  dengan  ketentuan  peralihan  dari

                     peraturan perundang-undangan yang diubah.       108


                     Contoh:
                                                           Pasal II

                     1.  Perkara  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  Kepailitan  yang

                         sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan
                         besarnya  Imbalan  Jasa  bagi  Kurator  dan  Pengurus  berlaku  ketentuan

                         sebagaimana  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
                         Manusia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Imbalan  Jasa  Bagi  Kurator  dan

                         Pengurus  sampai  dengan  selesainya  pemberesan  penundaan  kewajiban

                         pembayaran utang dan kepailitan.


               108  Ibid, butir 233 huruf c Lampiran II.

                                                                                                      260
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265