Page 263 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 263

Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  yang  sudah  ditetapkan

                     menjadi undang-undang maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang
                     tersebut  menjadi  lampiran  undang-undang  penetapan  peraturan  pemerintah

                     pengganti  undang-undang.  Dengan  demikian  perubahan  terhadap  undang-
                     undang mengenai undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti

                     undang-undang pada prinsipnya mengubah lampiran yang merupakan bagian

                     tidak  terpisahkan  dari  undang-undang  penetapan  peraturan  pemerintah
                     pengganti undang-undang.


                     Contoh:

                                      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                                                  NOMOR … TAHUN …
                                                         TENTANG

                      PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG
                     PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

                          NOMOR … TAHUN … TENTANG … MENJADI UNDANG-UNDANG


               Pertanyaan 254

               Bagaimana teknik merumuskan ketentuan dalam batang tubuh untuk undang-undang
               tentang perubahan atas undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti

               undang-undang?


                     Jawaban:
                     Contoh

                                                            Pasal I

                     Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang
                     Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

                     2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang

                     (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  45,  Tambahan
                     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:


                     1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                                            Pasal I
                     Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


                                                                                                      263
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268