Page 264 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 264
4. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini.
Pertanyaan 255
Dapatkah ketentuan penyidikan dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti
undang-undang?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU P3 serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang mempunyai kedudukan dan materi muatan yang sama dengan
Undang-Undang. Dengan demikian, ketentuan penyidikan dapat dimuat dalam
peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pertanyaan 256
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan batang tubuh dalam undang-undang
tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan dalam BAB IV Sub Bab Huruf F Lampiran II UU P3
mengenai BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, perumusan
norma batang tubuh terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu dengan contoh sebagai
berikut:
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor… Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun …. Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah
berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum
mulai berlaku).
Pasal 2
264