Page 264 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 264

4.  Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

                         unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini.


               Pertanyaan 255
               Dapatkah  ketentuan  penyidikan  dimuat  dalam  peraturan  pemerintah  pengganti

               undang-undang?

                     Jawaban:
                     Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU P3 serta Putusan Mahkamah

                     Konstitusi  Nomor  138/PUUVII/2009  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
                     Undang-Undang mempunyai kedudukan dan materi muatan yang sama dengan

                     Undang-Undang. Dengan demikian, ketentuan penyidikan dapat dimuat dalam

                     peraturan pemerintah pengganti undang-undang.


               Pertanyaan 256
               Bagaimana  teknik  merumuskan  ketentuan  batang  tubuh  dalam  undang-undang

               tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?


                     Jawaban:

                     Berdasarkan  ketentuan  dalam  BAB  IV  Sub  Bab  Huruf  F  Lampiran  II  UU  P3
                     mengenai  BENTUK  RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  PENCABUTAN

                     PERATURAN  PEMERINTAH  PENGGANTI  UNDANG-UNDANG,  perumusan
                     norma  batang  tubuh  terdiri  dari  2  (dua)  pasal  yaitu  dengan  contoh  sebagai

                     berikut:


                                                           Pasal 1

                     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor… Tahun ... tentang ...
                     (Lembaran  Negara  RepublikIndonesia  Tahun  ….  Nomor  ...,  Tambahan

                     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak

                     berlaku  (bagi  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  yang  sudah
                     berlaku)  atau  ditarik  kembali  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  (bagi  Peraturan

                     Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum
                     mulai berlaku).


                                                           Pasal 2


                                                                                                      264
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269