Page 269 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pertanyaan 259

Bagaimana teknik merumuskan dasar hukum undang-undang atau peraturan
presiden tentang pengesahan perjanjian internasional?

Jawaban:

a. Rumusan dasar hukum Undang-Undang pengesahan Perjanjian

Internasional yaitu dengan mencantumkan ketentuan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan

kewenangan pembentukan Undang-Undang mengenai ratifikasi Perjanjian
Internasional dan undang-undang yang memerintahkan pembentukan

peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian

internasional.
Perhatikan butir 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Undang-undang tentang pengesahan
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);
b. Rumusan dasar hukum peraturan presiden pengesahan perjanjian

internasional yaitu dengan mencantumkan ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan
kewenangan pembentukan peraturan presiden mengenai ratifikasi

perjanjian internasional dan undang-undang tentang perjanjian

internasional.
Perhatikan butir 28 dan butir 38 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (dasar Kewenangan)

269