Page 265 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Pertanyaan 257
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan peralihan dalam undang-undang tentang

pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Dalam hal terdapat ketentuan peralihan dalam undang-undang tentang
pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka rumusan

ketentuan peralihan ditempatkan pada pasal tersendiri.
Contoh:

Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5051) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat tanggal 4 Maret 2010.

Pasal 3

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal 4 Maret
2010 tetap sah dan mengikat.

265